Hati-Hati! Melanggar Aturan Saat PSBB Bisa Dipenjara

PSBB

Hati-Hati! Melanggar Aturan Saat PSBB Bisa Dipenjara

Pemerintah pusat akhirnya menentukan sebuah kebijakan baru
yaitu PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Ini opsi yang diambil untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19.
Banyak tanggapan beragam dari masyarakat.

Ada yang menganggap ini bukan kebijakan yang tepat
untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Mereka umumnya lebih menginginkan pemerintah menerapkan kebijakan lockdown
seperti yang sudah dilakukan beberapa negara.

Di sisi lain, ada juga yang menganggap ini langkah win-win solution.
Karakter masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat di Eropa.

Di Indonesia, me lockdown sebuah daerah itu rasanya tidak mungkin
mengingat banyak orang yang bekerja menjadi pekerja harian.
Makanya, opsi yang paling masuk akal adalah PSBB.

Apa yang Dimaksud dengan PSBB?

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya,
ini adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Ini kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya
di mana masyarakat dihimbau untuk melakukan physical distancing.

Hanya saja, himbauan tersebut kurang begitu efektif
sehingga diperlukan kebijakan yang sedikit lebih tegas.

Kebijakan itu disebut dengan PSBB.
Dengan adanya PSBB, ada hal yang lebih ketat dilakukan.

Pertama, pemerintah tidak hanya menghimbau tapi juga sedikit memberikan tekanan
atau paksaan agar masyarakat melakukan physical distancing.

Contohnya ketika ada kerumunan orang, entah itu di tempat manapun,
maka aparat penegak hukum boleh membubarkan secara paksa.

Dan mereka yang tidak patut bisa dipidana
di mana mereka harus membayar denda atau penjara.

Yang kedua, kebijakan PSBB ini dibarengi dengan beberapa kebijakan strategis
untuk membuat physical distancing benar-benar bisa diterapkan.

Contohnya saja mengurangi beroperasinya transportasi umum.
Dan di dalam transportasi umum,
sudah ditentukan berapa jumlah penumpang yang boleh diangkut.

Untuk bus yang mampu mengangkut 50 penumpang,
maka bus tersebut hanya boleh diisi maksimal 25 orang.

Karena ini berskala besar,
maka bukan hanya satu daerah saja yang bisa dan diharapkan menerapkannya.

Semua daerah harus punya kebijakan yang sama.
Dengan demikian, pergerakan semua masyarakat
dari daerah satu ke daerah yang lain bisa dipantau.

Misalnya ada gelombang mudik dari Jakarta ke kampung,
maka di kampung orang-orang harus menerapkan PSBB,
yang salah satu poinnya adalah mereka harus diisolasi.

Dalam hal ini, pemerintah mengaplikasikan dengan cara yang berbeda.
Ada yang memperbolehkan masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri sendiri
dengan pantauan petugas medis dan juga masyarakat sekitar.

Ada daerah yang menyiapkan tempat untuk isolasi semua yang baru datang dari Jakarta.

Kegiatan yang Masih Boleh Dilakukan Masyarakat

Meskipun ada banyak kegiatan yang dibatasi, ada kegiatan yang masih boleh dikerjakan.
Inilah yang menjadi pembeda antara PSBB dengan lockdown.

Jika lockdown, 100% kegiatan harus dikontrol oleh pemerintah.
Sementara itu, PSBB memperbolehkan beberapa segmen masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa.

Contohnya saja supermarket dan minimarket masih boleh buka.
Begitu juga dengan toko obat, pom bensin, ojek online, dan lain sebagainya.

Sementara itu, perkantoran dan sekolah harus tutup.
Karyawan diusahakan untuk WFH atau work from home.
Proses belajarmengajar juga dilakukan secara online.

Siapa saja boleh setuju atau tidak dengan keputusan pemerintah
mengenai penerapan PSBB ini.

Namun, karena ini sudah menjadi keputusan
maka semua masyarakat harus mendukung.

Tinggal nanti mereka bisa mengkritisi jika ternyata kebijakan ini
tidak bisa secara efektif menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Leave a Reply